Artikel
Standar Operasional Prosedur (SOP)
24 Agustus 2023 05:54:29
Administrator
354 Kali Dibaca
SOP
Syarat - Syarat Pembutan Surat :
Surat Keterangan Usaha : KTP dan KK
Surat Izin Keramaian : KTP, Pernyataan yang bersangkutan
Surat Ahli Waris : KTP, KK, Surat Waris
Surat Kuasa : KTP Pemberi dan Penerima Kuasa
Surat Tanah : KTP, Kwitansi Jual Beli/ Surat Warisan
Surat Jual Beli : KTP, Kwitansi
Surat Keterangan Beda Nama : KTP
Surat Jalan : KTP, Tempat Tujuan
Surat Keterangan Penduduk : Akta Kelahiran, KTP
Surat Pengantar Kartu Keluarga : KTP, Akta Kelahiran
Surat Keterangan Kematian : KTP
Surat Nikah : KTP, Kartu Keluarga
Surat Domisili : KTP, KK
Surat Pindah : KTP, KK
Surat Pernyataan : KTP
Surat Keterangan Hilang : KTP
Surat Keterangan Lannya : KTP, KK


.jpg)

Wiau Lapi Mengikuti Epdeskel Tingkat Kabupaten Tahun 2026
Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wiau Lapi Siap Mengikuti Epdeskel 2026
Sebagai Desa Iklim, Wiau Lapi Terus Melaksanakan Penghijauan Lingkungan
KDMP Wiau Lapi Melaksanakan Ibadah Perletakan Batu Pertama
Desa Wiau Lapi Melaksanakan RAT KDMP Tahun 2025
Apresiasi Inspektorat Minsel Untuk Desa Wiau Lapi
KPK RI Kunjungi Wiau Lapi Untuk Melaksanakan Monitoring
Wiau Lapi Desa Wisata Yang Mempesona
Gotong Royong Yang Membangkitkan Semangat Masyarakat Desa
Hukum Tua Ferry Kumendong genap 1 Tahun Memimpin Desa Wiau Lapi
Bupati Franky D. Wongkar lewat Inspektorat melaksanakan Sosialisasi Perbup No 29 tentang Pengaduan Masyarakat
Pemdes Wiau Lapi Menerima Kunjungan BPKP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI laksanakan Bimtek Desa Anti Korupsi di Wiau Lapi
Wiau Lapi Menerima Penghargaan Dari BKKBN
V. I. Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Video Testimoni masyarakat pakai bahasa daerah
III. 5. Adanya Maklumat Pelayanan
V. II. Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Wiau Lapi Disalurkan
III. 2. Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa